Pada hari Senin (25/8/2025), massa dari Dewan Pimpinan Kabupaten Serikat Perjuangan Rakyat (DPK-SPRI) melakukan aksi demo di Pendopo Cianjur. Mereka menuntut Pemerintah Kabupaten setempat untuk segera merealisasikan program Universal Health Coverage (UHC) yang dianggap krusial bagi masyarakat.
Ketua DPK-SPRI Cianjur, Rudi Agan, mengemukakan bahwa UHC adalah inisiatif penting di mana masyarakat yang tidak mampu dapat mengakses layanan kesehatan tanpa biaya. Menurutnya, program ini seharusnya telah dapat dilaksanakan di Cianjur, dengan bisa memfasilitasi warga yang belum terdaftar dalam BPJS untuk mendapatkan perawatan medis gratis.
Urgensi Universal Health Coverage di Cianjur
Rudi Agan menjelaskan bahwa dengan adanya UHC, masyarakat yang tidak terdaftar bisa langsung dirawat di rumah sakit tanpa harus khawatir dengan biaya. Namun, ia menyayangkan karena hingga saat ini, implementasi UHC di Cianjur belum terealisasi.
Lebih lanjut, dia menyoroti beberapa masalah yang masih ada di lapangan, seperti pemutusan sepihak hak kepesertaan BPJS bagi warga yang tergolong tidak mampu. “Banyak yang tiba-tiba dicabut haknya tanpa adanya konfirmasi. Ini sangat merugikan mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan kesehatan,” tambahnya.
Kendala dan Komitmen Pemkab dalam Menangani Kesehatan Masyarakat
Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengakui adanya tantangan dalam penerapan UHC, tetapi berjanji untuk mengatasi masalah tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa selama ini ada sekitar 126 ribu warganya yang dicabut kepesertaannya oleh kementerian, dan pemerintah daerah berusaha untuk menampung mereka yang tidak mampu.
Wahyu menjelaskan bahwa syarat dari UHC adalah partisipasi kepesertaan yang mencapai 98 persen dan keaktifan warga dalam membayar iuran BPJS sebesar 80 persen. Saat ini, tingkat partisipasi warga masih di bawah 80 persen, yang menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target UHC.
“Kami berharap sebelum akhir tahun ini, UHC dapat terwujud di Cianjur. Namun, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk berkontribusi dalam membayar iuran BPJS,” ujarnya. Beliau mengingatkan bahwa biaya iuran BPJS setara dengan harga sebungkus rokok dan mengajak warga untuk lebih bijak dalam pengelolaan keuangan mereka.
Di akhir pernyataannya, Wahyu menegaskan bahwa bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, pemerintah siap memberikan bantuan hingga proses pengobatan selesai. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan, agar hak mereka tidak terabaikan.
