Penerimaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 memegang peranan penting bagi perkembangan suatu daerah. Pada Rapat Paripurna yang berlangsung pada Senin, 8 September 2025, Wali Kota menyampaikan rancangan tersebut sebagai upaya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih baik.
Wabah pandemi dan tantangan ekonomi global telah menciptakan dinamika yang unik bagi setiap daerah, termasuk Batam. Bagaimana pemerintah daerah menanggapi tantangan ini? Pertanyaan ini menjadi penting untuk kita diskusikan lebih lanjut.
Detail Rancangan dan Anggaran Daerah
DPRD menerima Ranperda APBD 2026 dengan target total anggaran sebesar Rp4,73 triliun. Rancangan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih detail dan terarah. Pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp4,62 triliun, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi komponen utama dengan angka yang cukup signifikan, yakni Rp2,58 triliun.
Data mencerminkan bahwa Pajak Daerah berkontribusi terbesar dalam komponen PAD dengan nilai mencapai Rp2,09 triliun, sedangkan sisa pendapatan berasal dari berbagai retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kesehatan ekonomi daerah menjadi faktor penentu, di mana pemerintah pusat akan memberikan transfer sebesar Rp1,73 triliun. Ini menunjukkan harapan yang lebih besar terhadap keterlibatan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah.
Strategi Pembangunan dan Prioritas yang Ditetapkan
Pada Ranperda ini, ada lima prioritas pembangunan yang akan dijalankan, yaitu: peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, pemerataan kesejahteraan dan ekonomi yang berkeadilan, reformasi birokrasi demi efisiensi dan transparansi, serta peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan. Setiap aspek ini saling terkait dan mendukung satu sama lain.
Kita perlu melihat lebih jauh bagaimana prioritas ini akan direalisasikan. Misalnya, pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diharapkan akan ada program pelatihan dan pendidikan yang lebih berkualitas. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Semua langkah strategis ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama. Dalam perspektif jangka panjang, keberhasilan dalam mewujudkan prioritas ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat jua. Melalui pemahaman dan dukungan yang komprehensif atas rencana yang dipaparkan, diharapkan masyarakat dapat berkontribusi dalam proses pembangunan.
Rapat paripurna tersebut menjadi ajang untuk merumuskan pandangan umum setiap fraksi partai terhadap Ranperda APBD ini. Diskusi yang terbuka dan konstruktif diharapkan dapat memberikan masukan yang positif bagi penyempurnaan rancangan ini.
