Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sedang menangani 1.039 siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum mendapatkan tempat dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tahun ajaran 2025/2026. Ini menciptakan tantangan signifikan dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua siswa.
Sekitar 12.238 siswa mendaftar dari total daya tampung yang direncanakan sebanyak 15.039 kursi, di mana 12.065 dari mereka dinyatakan lulus seleksi. Hal ini menyoroti pentingnya perencanaan yang baik dalam sistem penerimaan siswa agar semua anak dapat mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Alternatif Penempatan bagi Siswa yang Belum Tertampung
Untuk menangani situasi ini, kepala Dinas Pendidikan, Tri Wahyu Rubianto, mengungkapkan bahwa solusi yang telah disiapkan adalah membuka posko layanan di Gedung Gurindam, Kantor Disdik, mulai tanggal 2 hingga 4 Juli. Posko ini ditujukan untuk siswa yang belum mendaftar atau tidak berhasil lolos di sekolah pilihan mereka. Langkah ini merupakan upaya untuk memastikan setiap siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dan terorganisir.
Kegiatan di posko ini akan mencakup pendataan siswa dan pemetaan ke sekolah negeri lain yang memiliki ketersediaan kursi. Meskipun demikian, penempatan ini tetap perlu mempertimbangkan kesiapan orang tua untuk menerima sekolah yang direkomendasikan oleh dinas. Dengan cara ini, setiap siswa yang memiliki keinginan untuk bersekolah dapat diakomodasi sebaik mungkin, meskipun dalam keadaan yang tidak ideal.
Kendala dan Permasalahan dalam Proses Pendaftaran
Tri juga menjelaskan bahwa sejumlah kendala muncul selama proses pendaftaran, seperti adanya masalah terkait Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia satu tahun dan alamat yang tidak sesuai dengan wilayah Batam. Dari total 1.039 siswa yang belum tertampung, sebanyak 984 kasus terjadi di jenjang SD, dan 441 kasus lainnya di SMP. Ini berdampak langsung pada hasil seleksi jalur zonasi yang berbasis domisili, yang seharusnya lebih memprioritaskan siswa di daerah tersebut.
Disdik juga menerima 995 laporan dari masyarakat terkait proses pendaftaran, di mana 778 di antaranya berasal dari peserta yang sudah memiliki akun SPMB, sementara 217 lainnya hanya mengisi formulir pengaduan tanpa menyelesaikan proses pendaftaran secara daring. Ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi yang lebih baik mengenai prosedur pendaftaran kepada masyarakat.
Selain itu, Tri mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak diperbolehkan menambah rombongan belajar (rombel) secara sepihak. Sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan) akan menolak data siswa yang masuk di luar kapasitas yang telah ditentukan. Jika hal ini terjadi, siswa tidak akan tercatat dan tidak bisa mendapatkan ijazah karena tidak terdata secara resmi. Ini merupakan langkah preventif untuk menjaga kualitas dan kuantitas pendidikan.
Meskipun beberapa sekolah favorit sudah penuh, masih terdapat kursi kosong di 38 dari total 45 SMPN di Batam. Kuota ini bisa digunakan untuk menampung siswa yang belum mendapatkan tempat. Dari sini, kita bisa melihat pentingnya manajemen kapasitas yang lebih baik dan cara untuk mengoptimalkan pendaftaran agar semua siswa mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama.
Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Disdik Batam telah memprioritaskan jalur afirmasi lebih awal, sehingga kuota yang ada dapat dimanfaatkan oleh peserta dari jalur domisili. Dengan strategi ini, diharapkan tidak ada bangku kosong yang tertinggal. Dengan memadukan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua, serta layanan posko, Disdik Batam berupaya memastikan akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh warga Batam, tanpa terkecuali.
Melalui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, harapan agar semua anak usia sekolah bisa mendapatkan pendidikan kembali menjadi lebih nyata. Dengan dukungan dan kolaborasi dari orang tua serta masyarakat, diharapkan masalah ini bisa diatasi dengan lebih baik di masa mendatang. Kita patut mendukung semua langkah yang diambil untuk mencapai tujuan mulia ini.
