Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan anggota polisi berinisial RH memicu perhatian publik. RH ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pemerasan terhadap seorang pengusaha, yang diduga berkaitan dengan korupsi proyek penerangan jalan umum (PJU) senilai Rp40 miliar di Cianjur tahun anggaran 2023.
Informasi ini mencuat setelah tim kuasa hukum Dewan Penasihat Prabu Satu Nasional (PSN) mengadakan konferensi pers di Jakarta. Dalam acara tersebut, diungkapkan bahwa Dadan Ginanjar, mantan Kepala Dishub Cianjur, beserta seorang konsultan perencanaan, NIH, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dugaan Pemerasan oleh Anggota Polisi
Dugaan pemerasan ini bermula ketika pengusaha bernama Dwi Purbo Istiyarno diminta untuk datang ke Jakarta oleh Dadan Ginanjar. Dalam pertemuan yang digelar di Mall Grand Indonesia, Dwi diperkenalkan kepada RH. Dalam pertemuan tersebut, RH mengaku bisa membantu menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi Dwi dengan syarat pembayaran sebesar Rp1,5 miliar.
“Tekanan yang diberikan oleh RH membuat saya khawatir proyek yang telah kami jalankan akan bermasalah,” ungkap Dwi. Ia akhirnya terpaksa meminjam uang dari rekanan untuk memenuhi permintaan RH. Namun, setelah uang diserahkan, proses hukum tetap berlanjut, menandakan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pemerasan.
Polemik di Balik Kasus PJU
Kejaksaan Negeri Cianjur juga tengah menangani kasus korupsi terkait proyek PJU, di mana terdapat dugaan pemalsuan dan laporan fiktif. Sejumlah data konkret dianggap hilang dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kejari saat konferensi pers. Selain itu, disinyalir adanya keterlibatan RH yang diidentifikasi sebagai salah satu pimpinan di PT Bharaduta Jaya Sakti, yang mempunyai tunggakan retribusi di kawasan wisata Cibodas.
Informasi tentang keterlibatan RH dalam kasus ini menunjukkan bahwa dugaan pemerasan bukan hanya sekadar isapan jempol belaka. Anton Ramadhan, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik, menyatakan bahwa RH sudah dikenal di kalangan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Cianjur. Hal ini dapat menjadi pertanda bahwa masalah ini lebih kompleks dari yang terlihat.
Di tengah hiruk-pikuknya kasus ini, Dwi menegaskan pentingnya keadilan dan transparansi dari pihak terkait. Ia berharap agar penegak hukum dapat menyelesaikan pengusutan kasus ini dengan cepat dan membawa semua pelaku yang terlibat ke pengadilan. Keterlibatan anggota polisi dalam dugaan pemerasan dan korupsi jelas menambah catatan buruk dalam institusi penegak hukum.
Sebagai penutup, masyarakat berharap agar semua yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan keadilan, dan kasus-kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Semua pihak harus bersikap transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat terjaga dengan baik.
