Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR RI mengambil langkah signifikan dengan mengajukan penghentian gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota mereka yang dinonaktifkan, yaitu Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama. Langkah ini diambil dalam upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas lembaga legislatif.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa permintaan tersebut telah resmi disampaikan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI dan Kementerian Keuangan. Dalam penjelasannya, Putri menegaskan komitmen partainya untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran. “Ini adalah tanggung jawab Fraksi PAN untuk menjaga kepercayaan publik,” ungkapnya dalam konferensi pers.
Penghentian Gaji Anggota Fraksi: Implementasi Tanggung Jawab
Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota fraksi menyebabkan mereka dinonaktifkan dari jabatannya. Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya resmi dinyatakan nonaktif mulai 1 September 2025. Langkah ini menunjukkan bahwa PAN tidak segan-segan untuk mempertahankan integritas partai dan lembaga legislasi meskipun harus mengambil keputusan sulit terhadap anggota partainya sendiri.
Secara alamiah, tindakan ini mencerminkan bagaimana partai politik dapat menegakkan aturan dan disiplin di dalam tubuhnya sendiri. Setiap anggota partai, terlepas dari popularitas atau pengaruhnya, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam dunia politik yang semakin canggih dan kompleks, integritas menjadi nilai yang harus dijaga agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap wakil-wakil mereka di lembaga legislatif.
Menjaga Martabat DPR: Transparansi dan Akuntabilitas
PAN menegaskan bahwa penghentian gaji dan fasilitas hanya berlaku selama status nonaktif anggota tersebut. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga martabat DPR, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran negara tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua hal yang mendasar untuk menjamin kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
Selain itu, PAN juga mengimbau masyarakat untuk bersifat tenang dan sabar sambil menunggu hasil dan proses selanjutnya. Dalam situasi yang tegang seperti ini, penting bagi masyarakat untuk tetap percaya dan mendukung pemerintah, yang saat ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Situasi ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak di dunia politik, bahwa tradisi akuntabilitas harus selalu diprioritaskan demi kepentingan rakyat.
