Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam (SDA).
“Hal ini dilakukan dengan terus melakukan reformasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan, perluasan basis perpajakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.
Reformasi Perpajakan sebagai Pilar Utama
Reformasi perpajakan merupakan langkah krusial yang diambil pemerintah untuk meningkatkan rasio pajak dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara. Selain itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi fokus utama, di mana pemerintah terus melakukan berbagai program untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.
Dengan adanya strategi perluasan basis perpajakan, pemerintah dapat mencakup lebih banyak individu dan entitas yang sebelumnya tidak terdaftar, sehingga pendapatan negara dapat meningkat signifikan. Menurut catatan, selama beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah wajib pajak terdaftar, yang mencerminkan efektivitas kampanye kesadaran perpajakan.
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Pemerintah juga mendorong modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah integrasi Coretax System, Customs Excise Information System and Automation (CEISA), serta Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Sistem yang saling terhubung ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang akurat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan transparansi yang lebih baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan akan meningkat.
Lebih jauh, pemerintah menyadari pentingnya adaptasi terhadap perubahan global dan era digital. Seiring dengan cepatnya perkembangan teknologi dan ekonomi digital, sistem perpajakan harus mampu mengikuti dinamika ini agar tetap relevan dan efektif. Oleh karena itu, Indonesia terus berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional untuk merespons tantangan berupa penggerusan basis pajak akibat aktivitas lintas batas negara yang semakin marak.
Dengan strategi ini, diharapkan penghasilan negara dari sektor pajak bisa meningkat, seiring dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan barang milik negara (BMN).
Melalui penataan ulang sistem perizinan dan peningkatan transparansi pelaporan produksi, pemerintah bisa lebih mudah dalam mengawasi dan mengelola sumber daya alam. Ini tentu saja sangat penting, terutama untuk memastikan bahwa potensi sumber daya kita bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab.
Dalam menghadapi tantangan ini, integrasi data lintas kementerian melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah untuk pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan terlihat. Melalui upaya perbaikan ini, diharapkan pengelolaan komoditas mineral lainnya juga dapat dioptimalkan di masa depan.
Dengan semua upaya ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan sistem perpajakan dan pengelolaan SDA yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan transparan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pemanfaatan sumber daya negara harus dilakukan dengan cara yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Antara
